Jumat, 5 Desember 2014 | 05:23 WIB
Hujan deras mengguyur Jalan Sudirman-Jalan Thamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014).Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra Muhammad Sanusi mengatakan alasan tingginya angka kecelakaan sepeda motor dijadikan dasar dilakukan pelarangan sepeda motor melintas di jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat tidak logis.
"Kalau kecelakaan motor itu biasanya ada lubang. Tapi kalau ada kecelakaan, harusnya pemerintah bukan melarang menurut saya, ini karena ketidakberdayaan pemerintah megelola manajemen traffic," ungkap Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Dikatakannya, kebijakan tersebut mirip dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak memikirkan lebih jauh dampaknya terhadap masyarakat kecil.
"Ini namanya diskriminatif. Undang-undang dibuat harus punya atau didasari rasa keadilan. Kalau dasarnya takut kecelakaan ya buat jalur. Terus kalau mau paksa orang tidak naik motor, paksa juga orang untuk tidak naik mobil," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menjelaskan dalam tiga tahun terakhir 1.944 orang meninggal dunia akibat kecelakan kendaraan bermotor yang didominasi pengguna sepeda motor. Untuk pelarangan sepeda motor tersebut, Pemprov DKI menyiapkan sekitar 10 bus tingkat gratis yang disediakan khusus untuk pemotor dari Bundaran HI.
Dengan kebijakan tersebut, ia menilai lalu lintas di jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat akan lebih baik. Pasalnya, perilaku pemotor selama ini sering mengintimidasi pejalan kaki di trotoar dan pengguna sepeda.
"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang selama ini sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," ungkapnya. (Adi Suhendi)
Editor : Fidel Ali Permana
Sumber : Tribun Jakarta
Sumber : Kompas.com News
Posted in: Berita
