Vera Triyani - 12 Juni 2014 01:24 wib
Antara/Ismar Patrizki
Metrotvnews.com, Jakarta: Terkait pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan bahwa Ketua RT dan RW tidak bekerja maksimal dan tidak menjalankan misi Pemprov di tengah masyarakat, membuat sejumlah ketua RT dan RW yang tergabung dalam Paguyuban Ketua RW (PAKAR) se-kelurahan Johar Baru berencana akan melayangkan somasi kepada pria yang akrab dipanggil Ahok tersebut.
”Kami di bawah bekerja siang dan malam, memberikan pelayanan setiap saat. Jadi enggak benar kalau dia bilang kami enggak kerja. Malam ini (11/6/2014) kami akan berkumpul, kami keberatan dengan pernyataan Ahok itu,” ujar ketua RW 08 Kelurahan Johar Baru, Haris saat menyatakan rencananya untuk mensomasi Ahok atas ucapannya yang dinilai menyinggung ketua RT dan RW di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2014).
Senada dengan Haris, Ketua RW 012 kelurahan Kebon Nanas Poli Sianaya juga sedang berkonsolidasi dengan 19 RT yang ada di wilayahnya untuk melayangkan surat protes terkait pernyataan Ahok yang menuding Ketua RT dan RW backing PKL liar
”Kalau dia berani, tunjuk aja orangnya, siapa ketua RT dan RW yang dia maksud,” kata Poli.
Ia pun menyesalkan wacana terkait cara perekrutan calon ketua RT dan RW di DKI Jakarta dengan sistem penunjukkan oleh walikota setempat. Menurutnya, cara tersebut malah tidak menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat.
“Seharusnya Ahok tidak mewacanakan itu sebelum Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 36 tahun 2001 tentang pedoman RT dan RW direvisi. SK itu menjadi landasan hukum pemilihan Ketua RT dan RW di masyarakat. Karena, bisa jadi yang diangkat atau ditunjuk itu bukan warga situ, atau orang yang ditolak oleh warga. Jadi perubahan itu justru tidak menyelesaikan masalah, malah berpotensi buat masalah baru,” tutup Poli.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI berencana mengambil alih pemilihan Ketua RT dan RW karena kinerja mereka masih kurang dengan bukti masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat tidak semestinya. Jika Ketua RT dan RW ditunjuk langsung, Ahok menilai pihaknya bisa mengontrol kinerja mereka secara langsung.
"Kenapa ketua RT dan RW mesti pemilihan sampai harus ada preman jadi RT jadi RW jual-jualin lapak? Terus kita gaji dia Rp 750 ribu lagi sebulan. Tugasnya apa? Nggak jelas. Mendata BPS itu bayar lagi lho," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (9/6/2014).
LOV
”Kami di bawah bekerja siang dan malam, memberikan pelayanan setiap saat. Jadi enggak benar kalau dia bilang kami enggak kerja. Malam ini (11/6/2014) kami akan berkumpul, kami keberatan dengan pernyataan Ahok itu,” ujar ketua RW 08 Kelurahan Johar Baru, Haris saat menyatakan rencananya untuk mensomasi Ahok atas ucapannya yang dinilai menyinggung ketua RT dan RW di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2014).
Senada dengan Haris, Ketua RW 012 kelurahan Kebon Nanas Poli Sianaya juga sedang berkonsolidasi dengan 19 RT yang ada di wilayahnya untuk melayangkan surat protes terkait pernyataan Ahok yang menuding Ketua RT dan RW backing PKL liar
”Kalau dia berani, tunjuk aja orangnya, siapa ketua RT dan RW yang dia maksud,” kata Poli.
Ia pun menyesalkan wacana terkait cara perekrutan calon ketua RT dan RW di DKI Jakarta dengan sistem penunjukkan oleh walikota setempat. Menurutnya, cara tersebut malah tidak menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat.
“Seharusnya Ahok tidak mewacanakan itu sebelum Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 36 tahun 2001 tentang pedoman RT dan RW direvisi. SK itu menjadi landasan hukum pemilihan Ketua RT dan RW di masyarakat. Karena, bisa jadi yang diangkat atau ditunjuk itu bukan warga situ, atau orang yang ditolak oleh warga. Jadi perubahan itu justru tidak menyelesaikan masalah, malah berpotensi buat masalah baru,” tutup Poli.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI berencana mengambil alih pemilihan Ketua RT dan RW karena kinerja mereka masih kurang dengan bukti masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat tidak semestinya. Jika Ketua RT dan RW ditunjuk langsung, Ahok menilai pihaknya bisa mengontrol kinerja mereka secara langsung.
"Kenapa ketua RT dan RW mesti pemilihan sampai harus ada preman jadi RT jadi RW jual-jualin lapak? Terus kita gaji dia Rp 750 ribu lagi sebulan. Tugasnya apa? Nggak jelas. Mendata BPS itu bayar lagi lho," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (9/6/2014).
LOV
